Breaking News

Tulis & Tekan Enter

images

Penyerahan dokumen evaluasi jabatan hasil validasi KemenPAN RB oleh Sekda Paser, Katsul Wijaya

Katsul Wijaya serahkan hasil validasi evaluasi jabatan ke Menpan-RB

Sekda Kabupaten Paser, Drs. Katsul Wijaya,M,Si yang didampingi Asisten Umum, Drs. H. Arief Rahman,M.Si, Kepala Bagian Organisasi, H. Bambang Abd Haliq, S.Kom, M.AP, Sekretaris BKPP , H. Hamdani dan Kasubbag Kelembagaan dan Anforjab Hj. Mariyani, S.E menyerahkan dokumen evaluasi jabatan hasil validasi Kemenpan-RB  kepada Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Hari Tua SDM Aparatur Kementerian PANRB Diah Faras untuk selanjutnya akan ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

"Kita patut bersyukur setelah melakukan rangkaian proses penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK) selanjutnya disusun Evaluasi Jabatan (Evajab) hingga pembahasan pra validasi pada bulan Agustus lalu, di Kemenpan RB, akhirnya Dokumen Evajab Kabupaten Paser dinyatakan valid oleh Kemenpan RB" jelas Katsul.

Lebih lanjut Katsul menjelaskan bahwa  penyelesaian dan implementasi Anjab ABK dari Dokumen Evaluasi Jabatan tersebut harus sudah dapat diterapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Dokumen Evajab diterima dan menjadi dasar dalam perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai atau biasa disebut juga dengan istilah TPP nantinya. 

Secara terpisah, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Paser menuturkan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan Bagian Organisasi akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda agar penyelesaian hingga implementasi yang dimaksud dapat terealisasi sesuai target.

“Kita menunggu SK Menteri PAB RB turun setelah validasi oleh Pak Sekda tadi untuk selanjutnya dibuatkan SK Bupati" ungkap Bambang.

Dokumen itu tidak hanya untuk keperluan perhitungan TPP Pegawai saja tetapi juga untuk bahan acuan perencanaan, perekrutan PNS, mutasi dan sebagainya terkait SDM Aparatur Kabupaten. lanjut Bambang

Seperti diketahui bahwa saat ini Kemenpan RB  mendesak semua pemerintahan daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk dapat melaksanakan amanat penyelesaian Evaluasi Jabatan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan agar dasar perhitungan terkait manajemen SDM Aparatur sudah sesuai dengan ketentuan baku secara nasional. Di sisi lain Komisi Pencegahan Korupsi melalui Koordinator Sub Pencegahan Deputi Pencegahan dengan Rencana Aksi di masing-masing regional wilayahnya juga meminta semua pemerintah daerah harus menuntaskan Evaluasi Jabatan, 



Tinggalkan Komentar